PATI, SUARAPATINEWS.com – Desa Perdopo, Kecamatan Gunungwungkal, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026, acara yang berlangsung di balai desa ini dihadiri Camat Gunungwungkal Baru Pramono beserta jajaran, perangkat desa, perwakilan Puskesmas, Babinkamtibmas, Babinsa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, serta pendamping desa, Rabu (24/9/2025).
Kepala Desa Perdopo, Edy Susanto, mengungkapkan bahwa Musrenbangdes tahun ini kembali diwarnai dengan banyaknya usulan dari masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi, Dari 15 pengajuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hanya dua rumah yang disetujui.
Sementara untuk pembangunan fisik, tahun 2025 ada delapan titik lokasi, untuk perubahan Banprov desa perdopo hanya mendapatkan satu titik. Di bidang sanitasi, sebanyak 20 unit sudah diajukan lewat aplikasi Bainaim, tetapi masih menunggu tindak lanjut pemerintah.
“Musrenbangdes ini kita harapkan benar-benar bisa menampung aspirasi warga. Namun faktanya, tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan karena terbatasnya alokasi anggaran,” ujar Edy.
Camat Gunungwungkal, Baru Pramono, menegaskan bahwa forum Musrenbangdes adalah kesempatan penting bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan mereka, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan usulan, namun tetap harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran.
Sementara itu, pihak Puskesmas Gunungwungkal menyoroti masalah kesehatan masyarakat desa, terutama kasus stanting, kesehatan ibu hamil, serta gizi balita, Menurut mereka, pembangunan desa tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga peningkatan kualitas kesehatan warga.
Namun di balik itu, muncul pertanyaan kritis, apakah alokasi pembangunan yang minim mampu menjawab kebutuhan nyata warga? Dari 15 rumah tidak layak huni, 13 di antaranya terancam tidak tersentuh perbaikan tahun ini, Begitu pula dengan sanitasi, 20 unit jelas belum sebanding dengan kebutuhan seluruh masyarakat.
Musrenbangdes Desa Perdopo pun menyisakan pekerjaan rumah besar bagi pemerintah desa dan kecamatan, yakni bagaimana memastikan bahwa setiap usulan warga tidak hanya sekadar tercatat di forum, tetapi benar-benar diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (red)
