PATI, SUARAPATINEWS.com – Massa yang tergabung dalam Gerakan Jalan Lurus (GJL) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Pati, Selasa (1/9/2026) Mereka menuntut agar tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Pati diturunkan.
Aksi tersebut tidak berlangsung lama, Massa kemudian diterima untuk melakukan audiensi di ruang paripurna DPRD Pati.
Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Pati, Suhardi, Bambang Susilo, serta didampingi Ketua Komisi B DPRD Pati Muslihan.
Dalam penyampaian aspirasinya, massa GJL menyoroti tarif BPHTB yang saat ini dinilai masih terlalu tinggi.
Mereka meminta adanya revisi terhadap ketentuan yang mengatur tarif BPHTB di Kabupaten Pati.
“Tuntutan kami terkait Perda Nomor 1 Tahun 2024, Sekarang BPHTB di Pati 4 persen, Kami dorong tahun ini ada revisi di Komisi B menjadi 2,5 persen,” ujar salah satu anggota GJL dalam audiensi.
Tidak hanya meminta penurunan menjadi 2,5 persen, massa juga berharap tarif BPHTB di Kabupaten Pati dapat ditekan lebih rendah lagi hingga 1 persen.
“Harapan kami bahkan 1 persen,” tegasnya.
Menurut massa, penurunan tarif BPHTB diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, khususnya warga yang melakukan transaksi atau pengurusan hak atas tanah dan bangunan.
Dalam audiensi tersebut, aspirasi massa selanjutnya diterima oleh pimpinan DPRD dan Komisi B untuk dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.
GJL berharap DPRD Pati dapat menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan mendorong evaluasi maupun revisi regulasi mengenai BPHTB sehingga tarif yang diberlakukan nantinya lebih berpihak kepada masyarakat.(tik)
