PATI, SUARAPATINEWS.com – Bertempat di aula DPUTR Kabupaten Pati, digelar sosialisasi bantuan keuangan untuk pembangunan sarana dan prasarana pedesaan Kabupaten Pati Tahun 2026, Senin (18/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pemerintah daerah, kepala desa, serta sejumlah pihak terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati.
Ketua Komisi C Joni Kurnianto mengatakan, kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan oleh DPUTR Pati bersama Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra guna memberikan penjelasan terkait proses pencairan dana infrastruktur desa tahun 2026.
“Agenda hari ini menjelaskan tentang pencairan dana infrastruktur mulai dari proyek-proyek besar, kemudian PL yang sekarang dirubah namanya menjadi minikompetisi, lalu dana bantuan keuangan atau bankeu.
Semua ini sudah mulai bergerak dan mulai dicairkan,” ujar Joni Kurnianto saat diwawancarai awak media.
Menurutnya, percepatan pencairan anggaran sangat penting agar pengerjaan proyek tidak mengalami keterlambatan. Ia menegaskan, apabila pencairan tidak segera dilakukan pada bulan ini, maka waktu pengerjaan akan semakin sempit.
“Kalau tidak bulan ini ya pengerjaannya bisa terlambat, Kita hitung waktunya sudah cukup mepet,” imbuhnya.
Joni juga menyampaikan bahwa pihak DPRD bersama dinas terkait saat ini masih menunggu asistensi dari KPK dan Kejaksaan terkait pelaksanaan kegiatan infrastruktur agar sesuai aturan dan menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
Ia mencontohkan, dalam pelaksanaan proyek jalan saat ini sudah tidak diperbolehkan lagi menggunakan metode “aspal goreng”, melainkan harus menggunakan aspal hotmix atau rabat beton.
“Contohnya sekarang tidak boleh aspal goreng, harus hotmix atau rabat beton, Itu harus dipikirkan, otomatis volumenya akan turun, panjangnya berubah,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Joni juga menyoroti minimnya kehadiran camat dalam kegiatan sosialisasi tersebut.
Padahal menurutnya, acara tersebut sangat penting karena berkaitan langsung dengan pembangunan di 21 kecamatan di Kabupaten Pati.
“Harusnya camat-camat juga hadir, tadi yang hadir cuma tujuh atau berapa, Ini penting sekali karena melingkupi 21 kecamatan. Kepala desa hadir ya jangan seperti itu.
Orang yang posisinya di atas harus memberikan contoh kepada yang di bawah,” tegasnya.
Untuk total anggaran bantuan keuangan infrastruktur tahun 2026, Joni menyebut mencapai sekitar Rp230 miliar, Ia berharap pengerjaan fisik sudah mulai berjalan pada akhir Mei 2026.
“Memang kita akui infrastruktur di daerah kita masih banyak yang jelek dan harus segera diperbaiki, Sudah saatnya sistem PL tidak dipakai lagi dan diganti dengan minikompetisi,” pungkasnya. (tik)
