PATI, SUARAPATINEWS.com – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 terus dikebut pelaksanaannya di Kabupaten Pati.
Hingga saat ini, sebanyak 290 KDMP telah dibangun di seluruh wilayah Pati. Namun, dari jumlah tersebut, baru 65 desa yang telah mencapai progres 100 persen, Pemerintah bersama jajaran terkait menargetkan seluruh KDMP dapat rampung secara keseluruhan pada Agustus 2026.
Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Kodim (Dandim) Pati, Letkol Arm Timotius Berlian Yogi Ananto, saat ditemui awak media di halaman KDMP Pekalongan, Kecamatan Winong, Selasa (5/5/2026).
“Harapan ke depan, dalam waktu singkat kita bisa menyelesaikan seluruh pembangunan tepat waktu, Target kita sampai bulan Agustus sudah 100 persen semua,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini proses penguatan sarana dan prasarana juga tengah berjalan, Pemerintah secara bertahap mulai melakukan dropping berbagai kebutuhan operasional, mulai dari kendaraan roda tiga, truk, hingga mobil 4WD.
“Proses dropping dilakukan secara bertahap dari Agrinas. Selain itu, nantinya juga akan ada pelatihan bagi pengurus koperasi, termasuk kepala desa untuk menyiapkan personel yang akan mengelola KDMP,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dandim menanggapi dinamika pro dan kontra yang berkembang di masyarakat, khususnya di media sosial, terkait program tersebut. Menurutnya, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dalam setiap kebijakan pemerintah.
“Banyaknya pro dan kontra itu hal yang biasa, Namun yang terpenting adalah bagaimana program ini bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam konsep pengadaan barang, nantinya di tingkat kabupaten akan dibentuk pusat distribusi atau “torasera”. Barang-barang dari pemerintah pusat akan langsung masuk ke gudang tersebut sebelum didistribusikan ke desa-desa.
Adapun jenis barang yang disalurkan meliputi kebutuhan penting seperti gas, pupuk, hingga obat-obatan yang disuplai melalui BUMN. Langkah ini bertujuan untuk memangkas rantai distribusi dan menekan biaya operasional yang selama ini ditentukan oleh distributor besar.
“Tujuan utama dari Presiden adalah agar harga dari pusat sampai ke desa bisa ditekan seminimal mungkin, sehingga masyarakat mendapatkan harga yang lebih terjangkau,” pungkasnya. (tik)
