PATI, SUARAPATINEWS.com – Keterbukaan informasi menjadi kunci membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan, seluruh aparatur sipil negara (ASN) harus menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Visitasi Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2026 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di Ruang Pragolo, Rabu (11/11/2026).
“Sekarang, di mana ada kejadian, di situ sudah ada beritanya. Kita bekerja sudah seperti ikan dalam akuarium. Apa pun yang kita kerjakan, masyarakat bisa memantau,” tegas Chandra.
Plt Bupati juga mengungkapkan, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun iklim investasi di Kabupaten Pati.
Melalui Pati Business Forum, delapan perusahaan telah menyampaikan komitmen investasi dengan nilai hampir Rp12,6 triliun. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan potensi Pati semakin dikenal oleh kalangan investor dari luar daerah.
Ia juga menyoroti efektivitas program Lapor Bu Lurah yang dikembangkan Diskominfo untuk menghimpun aspirasi masyarakat. Berdasarkan inventarisasi pengaduan di media sosial, persoalan yang paling banyak disampaikan warga berkaitan dengan kerusakan jalan, disusul persoalan sosial dan ketidaksesuaian data desil kesejahteraan.
“Kalau ada persoalan kecil, segera informasikan. Jangan sampai dibiarkan hingga membesar. Akuntabilitas dan transparansi itu yang utama. Kita juga memiliki mekanisme serta pihak yang berwenang menyampaikan informasi publik sesuai ketentuan undang-undang,” ujar Chandra.
Chandra turut mengingatkan bahwa Pati memiliki tantangan kebencanaan yang perlu mendapat perhatian. Pati termasuk kabupaten dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi kedua di Jawa Tengah. Sekitar 95 desa menghadapi ancaman kekeringan saat kemarau, sedangkan banjir menjadi persoalan ketika musim hujan.
Ia meminta seluruh peserta mencermati paparan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan menerapkannya di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. Terlebih, Gubernur Jawa Tengah disebut memperkirakan akan ada banyak investor yang datang ke sejumlah kabupaten pada Desember mendatang.
“ASN Pati harus bekerja dengan baik, transparan, dan akuntabel. Sekarang Pati menjadi sorotan nasional. Karena itu, setiap OPD harus benar-benar memperhatikan keterbukaan informasi,” tandas Chandra.
Kepala Diskominfo Kabupaten Pati Sugiyono dalam laporannya menjelaskan, visitasi tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan pemenuhan hak akses masyarakat. Kegiatan ini sekaligus memperkuat koordinasi antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dengan PPID Pelaksana.
Setiap badan publik, lanjutnya, wajib menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, serta-merta, dan setiap saat, termasuk mengelola informasi yang dikecualikan. Daftar informasi publik juga harus diperbarui setiap tahun.
Diskominfo berharap kehadiran Plt Bupati dan Pj Sekda dalam visitasi kali ini dapat mendukung peningkatan predikat keterbukaan informasi Kabupaten Pati.
Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Setiadi mengapresiasi perkembangan pengelolaan PPID di Kabupaten Pati. Ia menegaskan, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Keterbukaan informasi itu kebutuhan, seperti bernapas. Bukan sekadar keinginan atau tujuan. Informasi, baik di dunia maya maupun dunia nyata, harus disampaikan dengan baik,” ungkap Setiadi.
Ia menjelaskan, kehadiran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah bukan untuk mencari kesalahan badan publik, melainkan memberikan pendampingan dan pengawalan agar kualitas keterbukaan informasi terus meningkat.
Setiadi juga mengundang Plt Bupati dan Pj Sekda Kabupaten Pati untuk menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi yang direncanakan berlangsung pada minggu pertama Desember 2026 di wilayah Pati/Kudus.
Hasil visitasi dan paparan evaluasi diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi seluruh OPD dalam memperkuat tata kelola informasi publik.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj Sekda Kabupaten Pati, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, para camat, para pimpinan OPD, PPID Utama, serta PPID Pelaksana dari seluruh dinas, badan, kantor, dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. (tik)
