PATI, SUARAPATINEWS.com – Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra memutuskan untuk memusatkan seluruh kegiatan Car Free Day (CFD) di Alun-Alun Kembangjoyo, Kabupaten Pati. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari penataan pedagang kaki lima (PKL) yang masih berjualan di zona merah, termasuk di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman.
Pemkab Pati akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi sebelum mengambil tindakan terhadap PKL yang tetap melanggar.
Kebijakan tersebut disampaikan Chandra seusai audiensi dengan perwakilan PKL di Ruang Kembangjoyo Setda Kabupaten Pati, Selasa (10/11/2026).
“Per hari ini, kami putuskan Car Free Day semuanya akan terpusat di Alun-Alun Kembangjoyo. Tidak lagi di Alun-Alun Pati maupun sepanjang Jalan Jenderal Sudirman,” tegas Chandra.
Untuk mendukung penataan tersebut, Pemkab Pati mengalokasikan anggaran sekitar Rp3,5 miliar pada 2027 guna mengembangkan Alun-Alun Kembangjoyo. Anggaran itu antara lain digunakan untuk pembangunan jogging track, fasilitas kebugaran luar ruang (outdoor fitness), serta air mancur interaktif mirip seperti yang ada di Taman Alun-Alun Kota Malang, yang dapat dimanfaatkan anak-anak untuk bermain air. Selain itu, terdapat rencana dukungan anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp10 miliar.
“Kami ingin masyarakat bisa menikmati Alun-Alun Kembangjoyo sebagaimana mestinya. Teman-teman PKL juga bisa berkumpul dan menjalankan kegiatan usaha di sana. Dengan begitu, kawasan ini kembali ramai dan menjadi daya tarik wisata Kabupaten Pati,” ujar Chandra.
Selain CFD, Pemkab Pati juga akan mengarahkan kegiatan pasar pagi dan berbagai aktivitas masyarakat ke Alun-Alun Kembangjoyo.
Pemusatan kegiatan tersebut diharapkan menjadi alternatif lokasi usaha bagi PKL yang selama ini berjualan di zona merah. Karena salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman akibat aktivitas PKL, yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.
“Sebelum penertiban, tentu kami akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Satpol PP akan mengarahkan para PKL yang masih berjualan di zona merah agar berpindah dan berjualan di Alun-Alun Kembangjoyo,” jelas Chandra.
Plt Bupati Pati menegaskan, penegakan peraturan daerah (Perda) akan dilakukan setelah tahapan sosialisasi. PKL yang tetap melanggar dan tidak mengindahkan arahan petugas akan dikenai tindakan sesuai ketentuan.
Satpol PP akan menjelaskan lebih lanjut mekanisme penertiban serta sanksi yang dapat diterapkan.
“Kalau sudah dilakukan sosialisasi, tetapi masih membandel, Satpol PP akan memberikan efek jera. Perda tetap harus ditegakkan, karena banyak keluhan masyarakat terkait aktivitas PKL yang menyebabkan kemacetan,” tegas Chandra.
Sambil menunggu pembangunan fasilitas baru, Chandra telah menginstruksikan agar sarana dan prasarana yang tersedia di Alun-Alun Kembangjoyo segera diperbaiki. Pembenahan mencakup kamar mandi, lampu penerangan, CCTV, serta peningkatan fasilitas jaringan Wi-Fi gratis untuk menunjang kenyamanan masyarakat.
“Kami ingin masyarakat bisa berkumpul dengan nyaman. Fasilitas yang sudah ada akan diperbaiki dan ditingkatkan, termasuk Wi-Fi gratis yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan positif,” ungkap Chandra.
Adapun pembangunan air mancur dijadwalkan memasuki tahap perencanaan pada Februari 2027 dan pelaksanaannya pada Maret 2027.
Chandra berharap fasilitas tersebut sudah dapat terwujud pada akhir Maret 2027 sehingga menjadi salah satu ikon baru Kabupaten Pati.
Sementara itu, Tukul, salah satu peserta audiensi yang mewakili PKL, menyatakan puas dengan hasil pertemuan tersebut. Ia juga menyampaikan komitmen untuk ikut mengawal kebijakan yang telah ditetapkan Pemkab Pati.
“Kami puas dengan hasil audiensi ini dan akan ikut mengawal apa yang sudah menjadi kebijakan Pemkab,” kata Tukul.
Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati Joni Kurnianto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR), Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta para perwakilan PKL. (tik)
