PATI, SUARAPATINEWS.com – Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan penanganan jalan poros desa menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera dituntaskan. Pasalnya, kondisi jalan tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas perekonomian masyarakat, terutama sektor pertanian.
Hal itu disampaikan Chandra saat Sosialisasi Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan Pendanaan APBD 2026 yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati di Aula DPUTR, Selasa (10/11/2026).
Chandra mengungkapkan, tingkat kemantapan jalan kabupaten saat ini telah mencapai sekitar 80 persen. Angka tersebut ditargetkan meningkat menjadi 83 persen pada 2027. Namun, kondisi jalan poros desa masih menjadi tantangan karena tingkat penanganannya baru sekitar 6 persen.
Pemkab Pati pun menyiapkan skala prioritas agar penanganan infrastruktur dapat menjangkau kebutuhan masyarakat secara bertahap.
“Jalan poros desa ini PR kita, padahal ini jalan perekonomian desa, terutama jalan pertanian,” tegas Chandra.
Untuk mempercepat penanganan, Pemkab Pati mengagendakan anggaran perubahan sekitar Rp152 miliar bagi pembangunan infrastruktur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 51 ruas jalan masuk dalam agenda perbaikan.
Chandra menyebut waktu pelaksanaan pekerjaan cukup terbatas sehingga seluruh pihak harus bergerak cepat dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan.
“Saya minta kepala desa ikut mengecek ruas jalan yang akan ditangani. Harus jelas, mulai kilometer berapa sampai kilometer berapa. Jangan sampai setelah dikerjakan justru muncul komplain karena ruas yang ditangani ternyata bukan yang dibutuhkan,” ujarnya.
Chandra juga meminta para camat mengevaluasi kondisi jalan di wilayah masing-masing. Evaluasi mencakup jalan kabupaten, jalan desa, jalan penghubung, jalan poros, hingga jalan pertanian. Ruas yang baru ditangani tetapi kembali mengalami kerusakan juga harus masuk pendataan.
Langkah ini sekaligus untuk menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial.
“Awal Desember nanti kita agendakan pertemuan di setiap kecamatan bersama para kepala desa. Saya minta camat mengecek seluruh aduan yang masuk. Rencananya, dalam sehari kita bisa menjangkau dua kecamatan,” kata Chandra.
Selain persoalan teknis pembangunan, Chandra menekankan pentingnya ketertiban administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan.
Ia meminta kepala desa segera melengkapi dokumen yang diperlukan serta memberikan keterangan sesuai kondisi sebenarnya apabila dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam kesempatan tersebut, Chandra juga menyampaikan bahwa Pemkab Pati tengah mengupayakan tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk penanganan jalan.
Upaya itu dilakukan menyusul berkurangnya transfer ke daerah dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemkab telah menyampaikan kebutuhan tambahan bantuan infrastruktur kepada Kementerian Desa, dengan potensi dukungan sekitar Rp200 miliar apabila usulan tersebut terealisasi.
Sementara itu, Kepala DPUTR Kabupaten Pati Riyoso menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan merupakan bantuan keuangan khusus untuk penanganan infrastruktur desa yang membutuhkan perhatian khusus.
Program tersebut berlandaskan Peraturan Daerah Tahun 2023 yang saat ini direncanakan untuk direvisi. Revisi diperlukan karena besaran bantuan per titik yang selama ini berkisar Rp200 juta dinilai belum memadai untuk menangani ruas jalan dengan panjang beberapa kilometer.
“Pada APBD Perubahan 2026, bantuan ini dialokasikan untuk 184 desa di 21 kecamatan, dengan total 473 kegiatan. Rata-rata anggarannya sekitar Rp78,5 juta per kegiatan, sehingga total alokasinya mencapai sekitar Rp74,6 miliar,” jelas Riyoso.
Ia pun menjelaskan bahwa pencairan bantuan dilakukan sekaligus sebesar 100 persen. Karena itu, kepala desa menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan dan kelengkapan administrasinya.
Ia meminta pekerjaan segera dilaksanakan setelah dana diterima dan seluruh dokumen pertanggungjawaban disetorkan kepada dinas.
Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan dapat dilakukan oleh BPK maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Begitu dana cair, segera laksanakan pekerjaannya. Jangan menunda-nunda. Kepala desa bertanggung jawab penuh, sehingga administrasi harus segera diselesaikan. Tidak ada toleransi untuk temuan,” tegas Riyoso.
Di sisi lain, Chandra turut meminta pemerintah desa mulai mengantisipasi potensi persoalan infrastruktur saat memasuki musim hujan pada Desember mendatang. Koordinasi normalisasi sungai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perlu diperkuat, termasuk pemetaan saluran irigasi dan titik sungai yang berpotensi meluap.
Kegiatan sosialisasi tersebut selain dihadiri Plt Bupati Pati juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Pati, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Kepala DPUTR, para Kepala OPD terkait, para camat.
Adapun peserta kegiatan meliputi para kepala desa penerima Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan. (tik)
